Soal Pendidikan Kewarganegaraan (MKDU4111) dan Pembahasan

Hai Bapak/Ibu Guru SD, berikut ini Osnipa akan mambahas soal yang dikirimkan melalui kolom komentar. Kali ini kami akan membahas Soal Pendidikan Kewarganegaraan (MKDU4111) dan Pembahasan. Pembahasan ini merupakan hasil pemikiran dari tim Osnipa. Silakan dikembangkan lagi. Semoga bermanfaat.

Soal Pendidikan Kewarganegaraan (MKDU4111) dan Pembahasan

Soal Nomor 1

Ketahanan nasional bangsa Indonesia kembali diuji pada era globalisasi, banyak tantangan yang datang ke dalam sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu diantaranya adalah merebaknya faham radikal terorisme. Faham ini menyasar seluruh kalangan dari berbagai usia dari dewasa hingga remaja.

Aksi bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar (28/03/2021) dan serangan terhadap Mabes Polri (31/03/2021) adalah rentetan aksi terorisme yang membuat banyak kalangan khawatir. Hal ini seperti mengajak kita mengingat serangkaian tindakan terorisme di beberapa tahun silam, seperti bom Thamrin (2016), bom Surabaya (2018), bom bunuh diri di Jimbaran-Bali (2005) serta serangkaian aksi teror bom lainnya.

Laporan Global Index Terrorism (GTI) tahun 2020 yang dirillis oleh Institute for Economics and
Peace (IEP) menunjukan bahwa dalam skala global Indonesia berada di peringkat 37 dengan
skor 4.629 dari 135 negara yang terdampak oleh terorisme, sedangkan di Asia Pasifik Indonesia
berada di posisi ke- 4 (https://nasional.kompas.com/read/2021/04/03/18070321/radikalisme-bom-waktu-yang-mengancam-masa-depan-bangsa).

Hal ini menjadi sebuah alarm bagi seluruh komponen bangsa, terutama Pemerintah dan masyarakat untuk menyadari bahwa radikalisme atau ideologi radikal masih ada dan akan menjadi bom waktu yang menghantui negara dan bangsa jika tidak ditangani secara serius hingga ke akarnya.

SOAL:

• Berdasarkan kondisi di atas, analisislah faktor – faktor apa saja yang melatar belakangi munculnya faham radikalisme yang mengancam ketahanan nasional Indonesia serta bagaimana dampaknya terhadap keberlangsungan hidup bangsa!
• Lakukanlah analisis tantangan lainnya yang dapat mengancan nasionalisme Indonesia di era globalisasi saat ini!
• Lakukanlah analisis fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai bagian dari ketahanan nasional dalam menangani merebaknya faham radikalisme di Indonesia!

(Petunjuk: silahkan baca dan pahami terlebih dahulu tentang ketahanan nasional Indonesia dalam menghadapi era globalisasi!)

Pembahasan:

a. Faktor – faktor yang melatar belakangi munculnya faham radikalisme yang mengancam ketahanan nasional Indonesia serta dampaknya terhadap keberlangsungan hidup bangsa adalah sebagai berikut:

1. Munculnya respons dalam bentuk evaluasi, penolakan, bahkan perlawanan. Masalah yang ditolak dapat berupa asumsi, ide, lembaga atau nilai-nilai.
2. Adanya kelemahan elemen masyarakat baik pada bidang aqidah, syariah maupun perilaku, sehingga radikalisme Islam merupakan ekspresi dari tajdid (pembaruan), islah (perbaikan), dan jihad (perang) yang dimaksudkan untuk mengembalikan muslim pada ruh Islam yang sebenarnya.
3. Adanya kepentingan golongan untuk menggulingkan kekuasaan politik, makanya gerakan radikal tersebut muncul di negara-negara Islam, termasuk di Indonesia.
4. Terdapat tujuan kelompok tertentu yang ingin mengganti NKRI menjadi khilafah juga tidak jelas. Menurutnya, khilafah sudah hancur pada abad ke-8 masehi, saat munculnya dinasti Bani Umayah.

Dampak munculnya faham tersebut terhadap keberlangsungan hidup bangsa yang dirasakan adalah sebagai berikut:

1. Memakan banyak nyawa
2. Menimbulkan banyak kerusakan
3. Menghancurkan nasionalisme bangsa

b. Tantangan lainnya yang dapat mengancan nasionalisme Indonesia di era globalisasi saat ini adalah sebagai berikut:

1) Politik
Kegiatan ekonomi yang terjadi pada saat ini didominasi oleh negara-negara maju berpengaruh terhadap kondisi politik di negara berkembang, seperti di Indonesia. Hal ini lantaran adanya intervensi dan negara maju mengenai kebijakan politik di negara berkembang dalam upaya menciptakan rasa ketergantungan kepada negara maju, agar lebih di untungkan.
2) Budaya
Globalisasi menyebabkan pertukaran dalam arti budaya semakin mudah. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa ramah dan terbuka dengan budaya lain. Akan tetapi, sikap yang kurang bijak dan selektif terhadap budaya lain dapat menyebabkan lunturnya budaya Indonesia.
3) Ekonomi
Tantangan pada sistem pasar bebas menuntut adanya persaingan produk-produk agar mampu diterima pasar dunia. Oleh karena itu, globalisasi mendorong persaingan agar setiap pihak mampu menunjukkan potensi terbaik yang dimiliki.

c. Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai bagian dari ketahanan nasional dalam menangani merebaknya faham radikalisme di Indonesia adalah sebagai berikut:
(a) menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program, nasional di bindang penanggulangan terorisme;
(b) Menyelenggarakan kordinasi kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
(c) melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.

Dalam penanggulangan terorisme di Indonesia pada umumnya dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu melalui hard approach atau penindakan yang merupakan kewenangan polri dan soft approach atau pencegahan yang kewenangannya dititik beratkan kepada BNPT. Melalui pendekatan yang kedua ini BNPT memandang bahwa mereduksi radikalisme tidak harus selalu menggunakan pendekatan represif sebagaimana yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada umumnya.

Soal Nomor 2

Perhatikan pernyataan di bawah ini!

Masih banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, kondisi tersebut dapat dilihat dari data yang masuk ke Komnas HAM sepanjang tahun 2019, yaitu 2.757 (dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) aduan yang datang dari seluruh Indonesia. Wilayah terbanyak pengadu datang dari DKI Jakarta, Sumatra Utara dan Jawa Timur dengan isu yang paling banyak diadukan adalah hak atas kesejahteraan terkait sengketa lahan, sengekta ketenagakerjaan serta kepegawaian. Belum lagi beberapa pelanggaran HAM yang belum terselesaikan hingga saat ini karena masih tertahan di Kejaksaan Agung, seperti Tragedi 1965; Penembakan Misterius (1982-1985); Peristiwa Talangsari di Lampung (1989); Kasus Penghilangan Orang secara Paksa (1997-1998); Kerusuhan Mei 1998; Penembakan Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II (1998-1999); serta Kasus Wasior dan Wamena di Papua (2000) (Kompas.com, 2018).

SOAL

• Berdasarkan gambaran fakta di atas, analisislah bagaimana penegakan HAM di Indonesia yang berlandaskan UUD NRI Tahun 1945 dan uaraikan apa yang menyebabkan masih banyaknya pelanggaran HAM di Indonesia!
• Lakukanlah telaah tentang Pancasila sebagai nilai-nilai dasar yang tumbuh dan berkembang dari kebudayaan masyarakat adalah bagian dari Konsensus yang memuat nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM), seperti nilai saling menghormati dan melindungi sesama manusia, menggunakan politik berasaskan kekeluargaan dan melindungi kebebasan beragama.
• Analisislah penerapan Pancasila sebagai sumber nilai HAM di Indonesia dengan mengaitkannya pada mazhab atau pandangan teori relativisme kultural!
• Kasus pelanggaran HAM pada tragedi trisakti tahun 1998 menyisakan duka mendalam bagi seluruh rakyat Indonesia. Terdapat beberapa mahasiswa yang meninggal serta ratusan korban luka akibat bentrok dengan aparat keamanan.
• Analisislah faktor penyebab serta berbagai tindakan pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus tersebut berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM!

(Petunjuk: baca dan pahami terlebih dahulu tentang pengertian HAM!)

Pembahasan:

a. Penegakan HAM di Indonesia yang berlandaskan UUD NRI Tahun 1945
Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia dianggap kurang terlaksana dengan baik. Kasuskasus yang terjadi di Indonesia seperti yang telah disebutkan pada soal, bahwa upaya penegakan HAM dianggap belum berjalan dengan semstinya. Hal ini disebabkan adanya hambatan-hambatan, seperti: kondisi poleksosbudhankam, kondisi perpolitikan di Indonesia yang masih belum menuju ke arah demokratis yang sebenarnya mempunyai andil yang besar terhadap pelanggaran hakhak asasi manusia

b. Pancasila secara umum dipahami mengandung arti lima dasar.
Kelima dasar ini adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik, di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Di sisi lain ada HAM, yaitu hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun.

Berikut bukti bahwa Pancasila sebagai nilai-nilai dasar yang tumbuh dan berkembang dari kebudayaan masyarakat adalah bagian dari Konsensus yang memuat nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM):

1. Sila Ketuhanan yang maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama
2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan undang-undang.
3. Sila Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu diantara warga Negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan.
4. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis.
5. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat.

c. HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa (YME) dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Salah satu sifat hak asasi manusia adalah universal.
Namun teori Relativisme Cultural berpandangan bahwa HAM harus diletakkan dalam konteks budaya tertentu dan menolak pandangan adanya hak yang bersifat universal. Teori Relativisme kultural, ragam budaya yang ada menyebabkan jarang sekali adanya kesatuan dalam sudut pandang mereka dalam berbagai hal. Penganut faham ini berpendapat bahwa setiap sistem politik selain liberal tidak dapat melindungi dan memajukan hak asasi manusia sehingga sifatnya tidak universal.

d. Kasus pelanggaran HAM pada tragedi trisakti tahun 1998 menyisakan duka mendalam bagi seluruh rakyat Indonesia. Terdapat beberapa mahasiswa yang meninggal serta ratusan korban luka akibat bentrok dengan aparat keamanan.

e. Berdasarkan tragedy trisakti tersebut, tragedi pelanggaran HAM terjadi ketika mahasiswa melakukan gerakan demonstrasi di Gedung Nusantara, yang terlibat dalam pergerakan tersebut adalah mahasiswa dari Universitas Trisakti. Mereka melakukan pergerakan damai dari kampus Trisakti menuju Gedung Nusantara. Namun gerakan mahasiswa tersebut dihadang oleh Polri dan militer. Beberapa mahasiswa mencoba bernegosiasi dengan pihak Polri. Akhirnya, para mahasiswa bergerak mundur, diikuti bergerak majunya aparat keamanan. Aparat keamanan pun mulai menembakkan peluru ke arah mahasiswa. Para mahasiswa bercerai berai, sebagian besar berlindung di Universitas Trisakti. Namun aparat keamanan terus terus melakukan penembakan. Akibatnya korbanpun berjatuhan, dan Sebagian besar tewas akibat tembakan peluru. Kemudian, setahun setelah kejadian, proses hukum memang berjalan dan menyeret enam terdakwa yang masing-masing dihukum 2 sampai 10 bulan. Tiga tahun berselang, sembilan terdakwa kasus penembakan mahasiswa Trisakti di adili di Pengadilan Militer dan dijatuhi hukuman 3 sampai 6 tahun penjara.

Soal Nomor 3

Wacana Demokrasi memang selalu menjadi perbincangan hangat serta menjadi fokus perhatian dari berbagai kalangan, dimulai dari politisi, praktisi hukum hingga penyelenggara negara. Demokrasi menjadi salah satu pilihan terbaik diantara sistem lainnya, karena dianggap mampu merepresentasikan hakikat diri sebagai makhluk individu dan sosial, menghormati perbedaan serta menjungjung tinggi penghormatan terhadap Hak Asasi Individu.

Hanya saja sebagai sebuah sistem, demokrasi memiliki kelemahan yang menjadi pertimbangan bagi seluruh komponen bangsa untuk menentukan arah serta kebijakan strategis lanjutan dalam pencapaian tujuan bangsa. Dalam implmentasinya, Indonesia mengalami beberapa perubahan demokrasi, yaitu dari demokrasi parlementer, terpimpin, demokrasi pancasila di era orde baru dan reformasi.

Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara 1966 – 1968. Ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Pesiden Republik Indonesia, di masa inilah dikenal dengan era orde baru. Visi utama pemerintahan adalah melaksanakan Pancasila yang konsekuen dan murni dalam setiap aspek kehidupan. Hal ini membawa angin segar serta harapan baru bagi Indonesia ke depan.

Tetapi harapan rakyat tersebut tidak sepenuhnya terwujud, karena secara substantif tidak ada perubahan kehidupan politik di Indonesia antara orde lama dan orde baru sama – sama otoriter, dimana kekuasaan Presiden menjadi pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Presiden memiliki sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun
(https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/13/070000469/demokrasi-indonesia-periode-ordebaru-1965-1998?page=all)

SOAL

• Buatlah analisis komparasi pelaksaan demokrasi pada era orde baru dan reformasi!
• Berdasarkan hasil analisis Anda, kemukakan kelemahan praktik demokrasi di Indonesia pada era reformasi yang didasarkan pada prinsip- prinsip demokratis!
• Dalam perubahan keempat UUD NRI tahun 1945 yang dilaksanakan pada tahun 2002, Konsepsi Negara Hukum atau “Rechtsstaat” yang sebelumnya tercantum dalam penjelasan, kini dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan “Indonesia adalah negara hukum”. Konsepsi tersebut sangat berkaitan erat dengan konsep rule of law. Analisis oleh Anda bagaimana keterkaitan diantara negara hukum dan rule of law!

(Petunjuk: Baca dan pahami terlebih dahulu tentang pengertian demokrasi dan penerapan demokrasi di Indonesia!)

Pembahasan:

a. komparasi pelaksaan demokrasi pada era orde baru dan reformasi
Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi tidak langsung). Pada masa “Orde Lama” ada dua pelaksanaannya yaitu masa demokrasi liberal kekuatan demokrasi belum tampak karena demokrasi dan pemerintahan masih berpusat pada bangsawan dan kaum terpelajar, sehingga rakyat kebanyakan tidak mengerti apa itu demokrasi. Sedangkan pada demokrasi terpimpin demokrasi hanyalah sebuah kendaraan. Layaknya mobil, demokrasi merupakan sarana mereka untuk maju sebagai pemimpin politik. Sarana untuk mengeksploitasi simpati rakyat untuk memperoleh suara sebanyak – banyaknya.Pendidikan Kewarganegaraan 14 Demokrasi pada masa “Orde Baru” hanya sekedar formalitas belaka, karena meskipun kita memperjuangkan apapun yang kita anggap sebagai salah satu perwujudan dari demokrasi pada akhirnya rezim yang berkuasa akan tetap menekan kita untuk memilihnya kembali menjadi penguasa di negeri ini. Demokrasi Indonesia saat ini telah dimulai dengan hasil pemilu. Nuansa demokrasi sangat terasa dalam era reformasi ini terutama dalam hal penegakkan HAM dan usaha recorvy ekonomi dan kemandirian bangsa

b. kelemahan praktik demokrasi di Indonesia pada era reformasi yang didasarkan pada prinsip- prinsip demokratis adalah: pertama, yaitu masih terdapatnya budaya politik feodal dan komunalistik, menurut Indria, bisa dilihat dari berbagai macam idiom-idiom yang digunakan partai politik dan tokohnya dalam berkampanye. Akibatnya, usaha partai politik untuk memperjuangkan kepentingan konstituennya didasarkan pada penilaian yang subjektif ketimbang objektif, kata dia. kedua, menurut Indria adalah munculnya otoritarianisme mayoritas akibat terlalu liberalnya demokrasi Indonesia. Hal ini, menurut dia, membuat sulitnya sebuah keputusan politik diambil secara mufakat. Ketiga, dalam pandangan Indria adalah dikesampingkannya ideologi dalam partai-partai di Indonesia karena partai politik lebih mengutamakan pertimbangan pragmatis dan jangka pendek, yaitu memenangkan kontes politik.

c. Keterkaitan diantara negara hukum dan rule of law
Rule of law terkait erat dengan keadilan, sehingga rule of law harus menjamin keadilan yang dirasakan oleh masyarakat/bangsa. Konsep tentang negara hukum Dicey yang di Inggris lebih dikenal dengan sebutan rule of law, mengilhami aliran penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dan juga negara-negara yang memiliki hubungan historis yang erat dengannya, seperti halnya Amerika Serikat, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan negaranegara Anglo Saxon. Bentuk negara hukum yang dikemukakan Dicey tersebut memuat tiga unsur pokok, yaitu meletakkan supremasi hukum ada dalam setiap kegiatan penyelenggaraan negara. Kemudian untuk dapat supremasi hukum tersebut dilakukan, maka adanya kedudukan yang sama di depan hukum sesuai prinsip yang ada pada rule of law.

Soal Nomor 4

Otonomi Daerah muncul sebagai respon atas ketidakpuasan rakyat dengan sistem sentralistik yang dianggap memiliki banyak kelemahan. Pemerintahan sentralistik pada kenyataannya tidak mampu membawa pemerataan pembangunan sampai ke wilayah – wilayah terluar Indonesia. Akibatnya kesenjangan pembangunan terjadi antara pulau yang satu dengan pulau lainnya, dan apabila ini dibiarkan maka akan memicu gerakan – gerakan sparatis yang menjadikan isu pembangunan sebagai alasan utama. Selain itu, terdapat beberapa dampak negatif dari implemetasi sistem sentralistik, yaitu :

• Dalam bidang ekonomi, daerah tidak dapat menikmati secara penuh akan kekayaan Sumber Daya Alam yang dimilikinya, karena kebijakan yang diambil tidak disandarkan pada kebutuhan daerah.
• Segi sosial budaya, adanya dominasi dari wewenang Pusat terhadap pemerintah wilayah akan menghapuskan eksistensi pemerintah lokal dengan ciri khas tersendiri.
• Segi politik dan keamanan, adanya kevakuman yang terjadi dalam badan pemerintahan daerah karena secara terus menerus bergantung pada keputusan pemerintah pusat serta dalam pengambilan keputusan akan memakan waktu yang lama sehingga berpengaruh terhadap ketidakseimbangan realisasi kebijakan di daerah.

Kebijakan otonomi daerah menjadi solusi atas kegagalan sistem yang telah dibangun selama berpuluh – puluh tahun di negara Indonesia. Kebijakan ini, mendapat posisi yang kuat setelah pemerintah mengesahkan Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kini telah diganti menjadi Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hanya saja, sebagai sebuah sistem, otonomi daerah yang telah dilaksanakan oleh setiap wilayah tidak lepas dari berbagai hambatan yang menjadi rintangan dalam pencapaian tujuannya.

SOAL:
Lakukanlah telaah terkait dengan hakikat dari otonomi daerah (dilihat dari makna dan tujuannya)?
Serta analisislah hambatan- hambatan yang ditemui dalam implementasi otonomi daerah di
Indonesia saat ini!
(Petunjuk: baca dan pahami terlebih dulu tentang otonomi daerah dan Good Governance!)

Pembahasan:

a. Hakikat dari otonomi daerah
Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengelola urusan dan kepentingan masyarakat daerah sendiri sesuai dengan undang-undang yang telah di buat. Otonomi daerah juga diadakan untuk daerah itu sendiri dan juga untuk kepentingan daerah itu sendiri. Otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya salah satu tujuan negara, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perataan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

b. Hambatan- hambatan yang ditemui dalam implementasi otonomi daerah di Indonesia saat ini adalah sebagai berikut:
1) Perbedaan Konsep dan Paradigma Otonomi Daerah
2) Kuatnya Paradigma Birokrasi
3) Lemahnya Kontrol Wakil Rakyat dan Masyarakat
4) Kesalahan Strategi

PERINGATAN: Silakan jadikan referensi saja. Utamakan jawaban hasil pemikiran sendiri. Terimakasih 🙂

Demikian pembahasan mengenai Soal Pendidikan Kewarganegaraan (MKDU4111) dan Pembahasan. Semoga bermanfaat.