Hai adik-adik kelas 5 SD, berikut ini Osnipa akan membahas materi Sistem Tanam Paksa Pemerintah Kolonial Belanda. Pembahasan akan fokus kepada nama pemimpian Belanda yang mencetuskan sistem tanam paksa, komoditi ekspor yang ditanam pada masa sistem tanam paksa kolonial Belanda, dan penentang sistem tanam paksa dan langkah yang diusulkan.
Sistem Tanam Paksa Pemerintah Kolonial Belanda
Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa. Sistem yang hampir sama juga dilaksanakan di tempat lain seperti Minahasa, Lampung, dan Palembang. Kopi merupakan tanaman utama di Sumatera Barat dan Minahasa. Adapaun lada merupakan tanaman utama di Lampung dan Palembang. Di Minahasa, kebijakan yang sama kemudian juga berlaku pada tanaman kelapa.
Tanam paksan atau cultuurstelsel merupakan salah satu program bangsa Belanda saat menjajah bangsa Indonesia. Peraturan ini dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johanes Van Den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor khususnya kopi, tebu, dan tarum.
Tarum atau indigofera, nila, atau indigo merupakan tumbuhan penghasil warna biru alami. Orang Jawa menyebutnya sebagai tom. Penggunaan zat pewarna pakaian ini terutama dilakukan dalam pembuatan batuk atau tenun ikat tradisional nusantara.
Pelaksanaan tanam paksa banyak terjadi penyimpangan diantaranya sebagai berikut:
- Jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi seperlima tanah garapan apalagi jika tanahnya subur.
- Rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladang sendiri.
- Rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun.
- Waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi (tiga bulan) sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan terus menerus.
- Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat.
- Kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat/petani.
Akibat penyimpangan tanam paksa antara lain banyak tanah terbengkalai sehingga panen gagal, rakyat makin menderita, wabah penyakit merajalela, bahaya kelaparan melanda Cirebon dan memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Kelaparan hebat juga terjadi di Gerobogan yang mengakibatkan banyak kematian sehingga jumlah penduduk menurun tajam.
Tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi penentangan. Berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap.
Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Edward Douwes Dekker dengan nama samaran Multatuli. Dia menentang tanam paksa dengan mengarang buku berjudul Max Havelaar. Edward Douwes Dekker mengajukan tuntutan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia. Karena kejayaan Belanda merupakan hasil dari tetesan keringat rakyat Indonesia.
Langkah-langkah Edward Douwes Dekker untuk membalas budi baik bangsa Indonesia:
- Pendidikan (Edukasi)
- Membangun saluran air (irigasi)
- Memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya (transmigrasi)
1. Siapa nama pemimpin Belanda yang mencetuskan sistem tanam paksa?
Pembahasan:
Gubernur Jenderal Johanes Van Den Bosch
2. Sebutkan Komoditi ekspor yang ditanam pada masa sistem tanam paksa kolonial Belanda?
Pembahasan:
Kopi, tebu, dan tarum
3. Siapakah penentang sistem tanam paksa? Dan langkah-langkah apa saja yang diusulkannya?
Pembahasan:
Penentang sistem tanam paksa Edward Douwes Dekker
Langkah-langkah yang diusulkan
(1) Pendidikan (edukasi)
(2) Membangun saluran air (irigasi)
(3) Memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya (transmigrasi)
Demikian pembahasan mengenai Sistem Tanam Paksa Pemerintah Kolonial Belanda. Semoga bermanfaat.
